Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore (F-PD) mengapresiasi kinerja Komite Ad-Hoc Reformasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam menjalankan perannya sebagai kelompok yang memperjuangkan kelangsungan sepak bola di Indonesia. Seharusnya, kinerja Komite Ad-Hoc ini dibarengi dengan itikad baik dari Pemerintah.

“Saya salut dengan komite ini karena sekarang sudah tidak ada lagi yang mau mengurus persoalan ini. Seharusnya, kinerja positif yang ditunjukan Komite Ad-Hoc ini harus sejalan dengan itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini, khususnya dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi,” kata Jefri, saat RDPU dengan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Senin (22/02/2016) sore.

Politisi asal dapil Nusa Tenggara Timur itu pun mengancam untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) jika pemerintah enggan bergabung untuk mencari solusi terbaik bagi persepakbolaan Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah, khususnya Kemenpora, belum pernah melakukan pembahasan bersama sehubungan dengan pembekuan PSSI.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi X DPR Anas Thahir. Ia menilai apa yang dilakukan komite yang diketuai Agum Gumelar tersebut merupakan bentuk "perwakafan diri" terhadap keberlangsungan PSSI dan sepak bola di Tanah Air.

“Saya sangat salut pada seluruh anggota komite, hari gini masih ada yang mau mewakafkan diri untuk mengurus keberlangsungan sepak bola,” kata Anas.

Akan tetapi, politisi F-PPP itu juga meminta pada Komite Ad-Hoc itu untuk memastikan kejelaskan legal standing keberadaan komite ini. Mengingat hal itu merupakan sesuatu yang krusial. Menurutnya, dengan adanya legal standing yang jelas, maka bisa dengan mudah menentukan arah kebijakan yang solutif bagi kelangsungan sepak bola nasional.

“Kalau legal standing-nya tidak jelas yang dikhawatirkan justru bisa menjadi pihak ketiga antara PSSI dan pemerintah yang menimbulkan masalah baru,” kata politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Terkait permasalahan sepakbola ini, Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar, yakin Presiden Joko Widodo akan segera memanggil pihaknya untuk segera menentukan solusi dari carut marut ini. Ia memastikan, pihaknya akan melaporkan kondisinya.

Rapat juga menghasilkan beberapa catatan, diantaranya, Komisi X DPR dan Komite Ad-Hoc berpandangan bahwa sanksi PSSI oleh FIFA beresiko terhadap dibatalkannya penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games XVIII tahun 2018. Komisi X DPR juga meminta kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis sebelum Kongres FIFA pada 26 Februari 2016. (sf)/foto:azka/parle/iw.